Penulis: Yossy Srianita

BBPMP Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Kemitraan dan Kerjasama Berdasarkan Profil Pendidikan yang terakhir dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) berlangsung hari Selasa, 13 Desember 2022 di Gedung Bung Hatta BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan FGD dihadiri Bapak Maihendrizon Kabid P2M Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ibu Ir. Nurfitri, M.Si. Sekretaris mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang beserta jajaran Dinas Pendidikan yaitu Kabid Dikdas, Kasi Tenaga Teknis, Koordinator Pengawas SMP/SD, Koordinator Pengawas TK, Kepala UPTD P2Dapodik dan IT, Ketua MKKS SMP/SD dan guru TK. Pada kesempatan FGD terakhir ini Tim BBPMP yang terlibat terdiri dari Drs. Irsad Sakti, SE., Dr. Syarifuddin, M.Pd., Siti Mardliyah, MT., Yosteti, SE., MM., Jekrimen Nasri, S. Pd. dan didampingi Yossi Srianita, M.Pd. sebagai konsultan UPT Kemendikbudristek untuk BBPMP Provinsi Sumbar.

Kegiatan FGD dipandu oleh Dr. Syarifuddin, M.Pd., dilanjutkan pembukaan oleh Drs. Irsad Sakti, SE. selaku Kabag Umum mewakili Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat 9 indikator capaian dan target Standar Pelayanan Minimal Mendikbudristek no:16019/MPK.A/PR.07.00/2022 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu capaian literasi dan numerasi SD dan SMP berdasarkan Asesmen Nasional. Capaian literasi dan numerasi ini dipaparkan dalam Profil Pendidikan dengan rentang nilai 1-3. Profil Pendidikan menjadi sangat penting dianalisis berdasarkan IRB (Identifikasi, Refleksi dan Benahi) bersama pemerintah daerah agar dapat membenahi indikator prioritas yang masih lemah dengan memasukkan rekomendasi program kegiatan ke dalam perencanaan daerah untuk tahun berikutnya dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan daerah dalam bentuk dukungan terhadap satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan, analisis Profil Pendidikan menjadi penting agar dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan PBD (Perencanaan Berbasis Data). Paparan analisis data Profil Pendidikan Kota Padang disampaikan oleh Siti Mardliyah, MT. Data yang disampaikan di hadapan seluruh peserta FGD untuk menjadi bahan diskusi menunjukkan identifikasi, refleksi dari capaian indikator prioritas Kota Padang terkait literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah dan iklim kebhinekaan. Analisis data dilengkapi dengan rekomendasi yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana daerah dan RKS. Peran BBPMP Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memfasilitasi, membantu, mendampingi, dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan percepatan transformasi pendidikan yang menjadi program prioritas Kemendikbudristek. Forum Group Discussion ini merupakan strategi efektif dalam melakukan pendekatan (approach) advokasi kepada pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan di tingkat daerah.

Respon Pemerintah Daerah Kota Padang terhadap kegiatan FGD sangat positif dan program yang dipaparkan sangat menunjukkan dukungan terhadap program prioritas Kemendikbudristek. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam paparannya menyampaikan program-program yang sudah masuk dalam APBD yang cukup relevan dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data Profil Pendidikan yang disampaikan Tim BBPMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan di Kota Padang sangat baik. Beberapa poin penting dalam diskusi yang interaktif: 1) Beberapa program daerah yang sudah dianggarkan APBD akan menyesuaikan dengan hasil analisis Profil Pendidikan. 2) Program yang disusun secara global akan direvisi sesuai dengan usulan dari Dinas Pendidikan sehingga memungkinkan untuk dibuat lebih rinci dalam bentuk kegiatan. 3) Kebutuhan guru untuk meningkatkan kompentensi dalam IKM, PBD, dan Profil Pendidikan menjadi perhatian penting seluruh pihak sehingga anggaran bimtek akan dicarikan solusinya. Dalam paparan Bappeda juga disampaikan bahwa dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pendidikan sesuai dengan visi dan misi Walikota, dimana prioritas dalam misi ini difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru (RKB). Tetapi menurut beliau ada beberapa program yang dapat diturunkan dalam kegiatan berdasarkan usulan Dinas Pendidikan pada tahap revisi anggaran.

Di sesi akhir FGD (Focus Group Discussion),konsultanBBPMP Provinsi Sumatera Barat Yossi Srianita, M.Pd. turut menyampaikan apresiasi bahwa Pemerintah Kota Padang menunjukkan respon yang sangat tinggi terhadap program prioritas Pusat dan sudah memasukkan beberapa program dalam rencana anggaran daerah. Terutama yang perlu diperkuat adalah dukungan yang bersifat non fisik berupa anggaran untuk peningkatan kompetensi guru, karena bicara output murid tentunya bermuara pada guru. Ditekankan bahwa untuk menunjukkan komitmen terhadap dukungan program Pusat sesuai dengan edaran Kemendikbudristek no: 3497/C/DM.05.03/2022 tentang tindak lanjut implementasi PSP dapat diberikan dalam bentuk kebijakan dengan menetapkan perda (perbup/perwako) terkait PSP atau IKM dan PBD. Beliau juga menyampaikan saran dalam rangka mempercepat terwujudnya transformasi pendidikan di Kota Padang mencakup lima hal yaitu: 1) Sosialisasikan Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan di tingkat satuan pendidikan, 2) Pendampingan dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah, 3) Aktifkan komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, dan komunitas belajar daring dan daftarkan melalui PMM, 4) Bimtek kepada satuan pendidikan, 5) Susun rencana tindak lanjut (RTL) dan melaksanakan RTL.

Demikian kegiatan kemitraan BBPMP Provinsi Sumatera Barat yang telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai salah satu strategi problem solving terhadap permasalahan pendidikan terutama krisis pembelajaran dan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri untuk mencapai visi pendidikan Indonesia yaitu menciptakan manusia Indonesia dengan Profil Pelajar Pancasila dengan belajar sepanjang hayat.

• Facebook
• Instagram
• Twitter

Yossi Srianita (Konsultan BBPMP Provinsi Sumbar)

BBPMP sebagai duta kemendikbudristek dalam mendukung dan meneruskan kebijakan pemerintah pusat ke daerah melakukan pendekatan (approach) advokasi kepada pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan di tingkat daerah. Kemendikbudristek melakukan pendekatan advokasi, monitoring, dan evaluasi agar menjadi partner bagi pemerintah daerah melalui UPT untuk melihat kondisi di daerahnya dan bersama-sama melakukan problem solving terhadap permasalahan pendidikan terutama krisis pembelajaran.  Melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2022, BBPMP Provinsi Sumatera Barat melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di daerah dalam rangka menuju pendidikan bermutu melalui analisis profil pendidikan daerah.

Pada hari Senin, 5 Desember 2022, secara serentak tim BBPMP Prov. Sumbar bergerak ke daerah dalam rangka diskusi dengan 2 kab/kota dan 1 Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan FGD dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai berlokasi di Hotel Jelita, KM 0 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara. Tim BBPMP diwakili 5 anggota terdiri dari Drs. Zulfahmi, M.Pd., Dr. Syarifuddin, M.Pd, Heri Satria, S.Kom., Yosteti, SE., MM., dan Syafrijal J., S.Sos. serta di damping oleh konsultan UPT Kemendikbudristek yaitu Yossi Srianita, M.Pd. Pertemuan dalam rangka advokasi program pemerintah ke daerah berjalan sesuai rencana, dihadiri seluruh tamu undangan yaitu Kepala Dinas Pendidikan Bapak Drs. A. Oresta Sakeroe beserta jajaran, Koordinator Pengawas dan Kepala Sekolah, Kepala Bappeda diwakili oleh Sekretaris Bappeda Bapak Ruslianus, S.Pd., M.Sc. dan Ketua Komisi II Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Juni Arman, S.IP., M.IP.

Paparan materi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Aban Barnabas Sikaraja, S.Pd. sangat jelas menggambarkan dukungan pemerintah daerah terutama rencana program berdasarkan analisis profil pendidikan. Bappeda menyampaikan bahwa pengelolaan pendidikan telah menjadi bagian dari rencana APBD perubahan 2022, kemungkinan nanti akan ada perubahan berdasarkan evaluasi terutama perubahan yang disampaikan pemerintah pusat berupa anggaran yang mandatory. Komisi II DPRD menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan sudah selayaknya pemerintah daerah melakukan peningkatan mutu pendidikan di sektor guru dan kepala sekolah melalui pengajuan dinas pendidikan yaitu untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah yang bisa dilakukan melalui pelatihan untuk merubah paradigma berpikir dalam mendidik anak-anak Mentawai. Dukungan dalam bentuk anggaran 2023 berupa pokir dan aspirasi tidak terbatas terutama pada program mandatoris yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam bentuk beasiswa kepada guru, membuat perda tentang tugas belajar non ASN dan menguliahkan masyarakat yang berprestasi.

---

Focus Group Discussion (FGD) berlangsung lancar di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh bersama tim BBPMP terdiri dari Dr. Yenita Irawati, M.Pd., Chitra Puspita Hati, SS., M.Pd., Drs. Taufik, M.Pd, Ibnu Pati, M.Kom. dan Khairul Anwar. Kegiatan kemitraan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Bapak Dr. Dasril, M.Pd. beserta jajaran dan Kepala Badan Perencanaan Daerah Bapak Drs. Yasrizal, MM. Dalam paparannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh menyampaikan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi di tingkat satuan Pendidikan di Kota Payakumbuh. Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berkomitmen mendukung dan memfasilitasi PSP, menambah berbagai jenis pelatihan pendukung PSP dan penataan organisasi serta penempatan guru potensial di Sekolah Pengerak. Program yang telah direncanakan berdasarkan analisis Profil Pendidikan: 1) Penguatan pendidikan karakter siswa TK, SD, SMP dan Kesetaraan sesuai dengan visi misi Kota Payakumbuh dan Visi misi dinas pendidikan, 2) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tendik, 3) Penguatan manajemen sekolah dan peningkatan disiplin pegawai dengan penggunaan finger print untuk guru dan pegawai, 4) Pemanfaatan teknologi melalui pengembangan pembelajaran digital dan Sekolah Digital. 5) Penyusunan program penguatan literasi dan numerasi insan pendidikan. Bappeda Kota Payakumbuh telah memasukkan rekomendasi terkait IKM dan pendidikan karakter ke dalam Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Payakumbuh.

---

Di Kota Padang, kegiatan FGD berlangsung di kantor BBPMP Prov. Sumbar mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Dr. Sadrianto, M.Pd. Namun Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Komisi II DPRD, dan Ketua Bappeda Provinsi Sumatera Barat berhalangan hadir dalam kegiatan FGD ini. Kegiatan yang bertujuan untuk mendiskusikan analisis profil pendidikan daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat, dihadiri oleh 15 orang pengawas yang cukup mewakili forum diskusi. Tim BBPMP yang bertugas dalam paparan analisis data profil pendidikan terdiri dari Drs.Ariasdi, M.Pd.T., Feri Fren, S.Pd., MM. Karma Indra dan Nilam Martha Sonia Ningrum, S.AP.

Undangan yang hadir mengungkapkan rasa terimakasih kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atas inisiasi diadakannya kegiatan FGD ini. Sambutan yang sangat antusias terhadap berlangsungnya Focus Group Discussion (FGD) memberikan energi positif bagi semua pihak dalam mendukung program pemerintah terkait  perencanaan berbasis data berdasarkan profil pendidikan daerah. Paparan tim BBPMP Provinsi Sumatera Barat di 19 Kabupatan/Kota telah diawali dengan penyusunan bahan analisis profil pendidikan berupa tabulasi data, pengunaan tabel dengan motode IRB (identifikasi, refleksi dan benahi), bertujuan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mencari akar masalah terkait capaian 5 indikator prioritas yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah dan iklim kebhinekaan serta memberikan rekomendasi untuk memasukkan target-target yang dibenahi di tahun berikutnya ke dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran.

Yossi Srianita (Konsultan BBPMP Prov. Sumbar)

Salah satu modal utama dalam mendorong pembangunan nasional, Pemerintah memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, terutama dalam menyambut revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi bukan sekedar menjalankan tugas dan fungsinya tetapi lebih jauh SDM merupakan asset utama yang bernilai dan nilai tersebut dapat dilipatgandakan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan instansi atau lembaga.  Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga, disamping memiliki SDM yang menjalankan tugas dan fungsi di lembaga, adalah mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Pelayanan lembaga mengacu pada Kebijakan  Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan.

Terkait dengan hal itu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan In House Training (IHT) Pelayanan Prima (Service Excellence) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk menambah wawasan dan meningkatkan profesionalitas pegawai Non ASN di lingkungan BBPMP Provinsi Sumatera Barat sehingga lembaga mampu meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik, memuaskan, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan IHT bagi pegawai Non ASN/PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) ini diharapkan peserta mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dan meningkatkan kerja tim (team work) dalam memberikan pelayanan.

Kegiatan IHT Pelayanan Prima dilaksanakan dari tanggal 29-30 November 2022 bertempat di Aula Imam Bonjol BBPMP yang dibuka oleh Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Bapak Drs. Irsad Sakti, SE. yang selanjutnya memberikan materi pertama tentang kebijakan. Narasumber utama pada kegiatan IHT Pelayanan prima adalah konsultan UPT Kemendikbud Ristek untuk BBPMP Provinsi Sumbar Yossi Srianita, M.Pd. dengan materi penguatan Growth Mindset dan Efektif Communication. Hari kedua IHT merupakan keistimewaan tersendiri dengan kehadiran Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Mulyatsyah, MM. Dalam arahan beliau disampaikan tiga hal penting kepada peserta IHT bahwa 1) Melayani merupakan peran utama lembaga BBPMP kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, 2) SDM PPNPN adalah bagian penting di lembaga BBPMP, keberadaan pegawai pada tugas masing-masing saling melengkapi dan mendukung proses pelayanan yang terbaik, 3) Melayani yang dilakukan dengan sepenuh hati akan mendatangkan banyak keberuntungan dan hal baik yang akan kembali kepada individu SDM.

Rudi Fianto, S.Sos. sebagai ketua pelaksana kegiatan mengungkapkan dalam sambutannya bahwa peserta IHT Pelayanan Prima diikuti pegawai pemerintah Non ASN yang terdiri dari 45 orang. Peserta yang hadir selama dua hari kegiatan berlangsung sangat antusias dan menunjukkan keseriusan yang difasilitasi melalui kerja kelompok, evaluasi dan refleksi, diskusi dan presentasi dari hasil kerja kelompok. Semoga semangat dan keseriusan peserta IHT akan terjaga dan memiliki komitmen tinggi dalam melayani dari hati dan mencerminkan budaya kerja lembaga yang berdedikasi tinggi.

Yossi Srianita (Konsultan BBPMP Prov. Sumbar)

Advokasi merupakan upaya pendekatan (approach) kepada pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan di tingkat daerah. Kemendikbudristek dalam menerapkan kebijakan merdeka belajar bukan dengan pendekatan instrukstif tetapi dengan memberikan advokasi, pendampingan, dan menjadi partner bagi pemerintah daerah melalui UPT untuk melihat kondisi di daerahnya dan kemudian bersama-sama memecahkan permasalahan di daerah.  Salah satu upaya BBPMP Provinsi Sumatera Barat sebagai UPT Kemendikbudristek diwujudkan dalam Pelaksanaan Kemitraan dan kerja sama berdasarkan Profil Pendidikan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2022.

Setelah sebelumnya mengunjungi Kota Padang Panjang pada tanggal 14 November 2022, selanjutnya kegiatan dilaksanakan tanggal 21 November 2022 berlangsung di Hotel Pesona Alam Sangir, Kabupaten Solok Selatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Bapak Syamsuria, S.Pd., MM.,  Kepala Bappeda Bapak Taufik Efendi, dan Ketua Komisi Pendidikan DPRD Bapak Afrizal Chandra, SH., MH. sebagai narasumber dan lima anggota tim dari BBPMP yaitu Dr. Syarifuddin, M.Pd., Supriyanto, S.Pd., MT., Samsul Bahri, Winaldi Syafri, S.Kom., dan Syafrijal, J., S.Sos. Tampak sambutan pemerintah daerah sangat antusias dengan dilaksanakannya kegiatan kemitraan ini.

Dalam kesempatan memberikan pemaparannya, Kepala Dinas Pendidikan Bapak Syamsuria, S.Pd., MM. menyampaikan tentang arah kebijakan pendidikan Kabupaten Solok Selatan. Kebijakan tersebut mencakup urusan pendidikan beserta target pencapaiannya, program pendidikan, program pelatihan keterampilan, program guru, program kemitraan, program bagi guru dan tenaga kependidikan, sinergi program merdeka belajar, dan pemanfaatan profil pendidikan dalam upaya percepatan pergerakan program prioritas merdeka belajar Kemendukbudristek.

Selaras dengan itu, Kepala Bappeda Bapak Taufik Efendi juga berkesempatan menyampaikan paparannya antara lain mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu faktor penting untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah adalah adanya dukungan dari Bappeda dan berbagai pihak.

Disampaikan pula oleh Dr. Syarifuddin, M.Pd. dalam sambutannya bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah tugas kita bersama pemerintah pusat dan daerah maka diantara esensi dari pertemuan ini memang dalam upaya membangun sinergi dan kolaborasi BBPMP dengan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam bidang pendidikan. Kami memfasilitasi pemerintah daerah melalui metode Identifikasi, Refleksi dan Benahi (IRB) profil pendidikan agar dalam penyusunan perencanaan daerah dapat merujuk pada perencanaan berbasis data yang telah dianalisis dari profil pendidikan daerah. Semoga semangat dan energi yang sama ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam  melahirkan dukungan kebijakan dan dukungan anggaran sebagai penjaminan mutu pendidikan daerah, ujarnya.

Dr. Syarifuddin, M. Pd (Ketua Pokja Kemitraan)

Yossi Srianita (Konsultan BBPMP)

• Facebook
• Instagram
• Twitter