BBPMP Provinsi Sumatera Barat Bersama Pemda Kota Padang Panjang Laksanakan FGD Terkait Dukungan Pemda Terhadap Program Peningkatan Mutu

Padang— Pelaksanaan Kemitraan dan kerja sama berdasarkan Profil Pendidikan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2022 mulai digelar di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat secara hampir bersamaan di bulan November sampai awal Desember 2022, sebagai salah satu bentuk program konsultatif asimetris yang dilakukan BBPMP Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program prioritas Kemendikbud Ristek. Advokasi merupakan upaya pendekatan (approach) kepada pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjadikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan satu data atau Single Source of Data. Satu data ini bermuara pada Platform Profil Pendidikan yang memuat Rapor Pendidikan yang merepresentasikan Evaluasi Layanan Pendidikan.

Kegiatan didahului dengan penyusunan bahan kemitraan dan kerja sama berdasarkan profil pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak yaitu konsultan BBPMP, widyaprada, dan staf terpilih dalam rangka mendukung penyusunan bahan yang representatif dan mampu menjawab kebutuhan daerah menyusun perencanaan berbasis data melalui melalui metode Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB). IRB dilakukan tim BBPMP sekaligus menganalisi rapor pendidikan daerah dalam profil pendidikan yang merupakan potret satuan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.  

Kegiatan perdana dilaksanakan di Kota Padang Panjang yang dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri pemerintah daerah terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Bapak Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd., Kepala Bappeda Bapak Rusdianto, S.IP., MM., Ketua Komisi Pendidikan DPRD Bapak Idris, S.Pd. dan Tim BBPMP yang dikoordinatori Bapak Dr. Syarifuddin, M. Pd bersama tiga anggota tim lainnya dari unsur pimpinan, ketua pokja, tim penyusun dan staf administrasi.

Kegiatan kunjungan ke daerah Padang Panjang ini diselenggarakan pada Senin (14/11/2022) bertempat di Hotel Pangeran Kota Padang Panjang. Kegiatan FGD dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Bapak Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd. Dalam arahannya, beliau menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi antara BBPMP dengan pemerintah daerah sebagai upaya mengawal pendidikan bermutu melalui rapor pendidikan daerah. Narasumber dari Bappeda dan Ketua Komisi Pendidikan DPRD kota Padang Panjang dalam hal ini berkesempatan memaparkan program dukungan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Pada dasarnya semua narasumber mempunyai semangat yang sama dalam upaya mendukung program pemerintah di bidang pendidikan. Kepedulian yang tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas atau mutu pendidikan, bahkan Ketua Komisi Pendidikan DPRD bersedia mengalokasikan dana pokirnya pekan depan untuk program peningkatan mutu pendidikan.

Dr. Syarifuddin, M. Pd. dalam sambutannya menyampaikan bahwa BBPMP siap memfasilitasi pemerintah daerah menganalisis rapor pendidikan mengingat pentingnya semua pihak memperhatikan hal-hal yang perlu dibenahi untuk penyusunan perencanaan di tingkat satuan pendidikan melalui dukungan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik agar daerah mampu mengawal pendidikan bermutu.  Komitmen BBPMP inilah yang menjadi dasar sehingga pertemuan dengan pemerintah daerah penting dilakukan dan kami akan turun ke seluruh kab/kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Focus Group Discussion (FGD) berjalan dengan lancar dari awal pembukaan sampai akhir penutupan. Analisis Rapor Pendidikan sampai pada rekomendasi kepada daerah telah tersampaikan dan pemerintah memahami dan siap mendukung program prioritas Kemendikbud Ristek dan menjadikan program prioritas daerah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKA di daerah dengan cara menggunakan dan menerapkan konsep Perencanaan Berbasis Data (PBD) berdasarkan raport pendidikan. Dengan demikian BBPMP Provinsi Sumatera Barat sangat berkomitment untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menjadikannya kesadaran bersama untuk mewujudkan dukungan daerah.

Dr. Syarifuddin, M. Pd (Ketua Pokja Kemitraan)

Yossi Srianita (Konsultan BBPMP)

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Implementasi Modul Keterampilan Jitu Warga Abad 21 Bagi Peserta Didik tingkat SLTA Se Provinsi Sumatera Barat.

BBPMP Provinsi Sumatera Barat salah satu dari 11 daerah di Indonesia yang terpilih sebagai lembaga kerjasama dengan Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemdikbudristek yang mengadakan kegiatan “Bimbingan Teknis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Implementasi Modul Keterampilan Jitu Jadi Warga Abad 21 bagi Peserta Didik”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-13 November 2022 bertempat di Aula Engku Syafei BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Peserta terdiri dari 150 siswa-siswi yang mewakili sekolah-sekolah tingkat SLTA di Kota Padang Sumatera Barat.

Kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan:

  1. Terlaksananya bimbingan teknis bagi peserta didik di jenjang SMA/SMK sederajat, agar lebih memahami aktivitas Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui implementasi modul keterampilan jitu warga abad 21 bagi peserta didik.
  2. Menghasilkan 2100 peserta didik untuk memperkuat sikap dan perilaku siswa dalam menanamkan nilai penghargaan dan kebhinekaan.

Pada kesempatan ini kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Barlius, M.M dan  Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Mulyatsyah, MM diwakili oleh Kabag Umum Bapak  Drs. Irsad Sakti, SE. Kegiatan ini ditutup Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek Bapak Ir. Hendarman, M.Sc, Ph.D. Dalam sambutannya Bapak  Drs. Irsad Sakti, SE menyampaikan apresiasi kepada Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemdikbudristek telah menjadikan BBPMP Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra kerjasama dalam melaksanakan penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan melalui kegiatan bimtek ini.

Sebagaimana diketahui bahwa “Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.”, maka harapannya bimtek ini dapat menjawab satu pertanyaan besar yakni peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia.

Melalui kegiatan bimtek ini diharapkan mampu memperkuat sikap dan perilaku siswa dalam  menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, memperkuat, merubah pola pikir dan memberikan inspirasi dalam praktik kebhinekaan untuk dirinya, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan di sekolah maupun luar sekolah.

Yossi Srianita, M.Pd (Konsultan BBPMP)

Kunjungan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Padang —, Jum’at, 21 Oktober 2022 merupakan hari penuh berkah dan menjadi momen istimewa bagi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atas kunjungan dari Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalimat ini disampaikan Kabag Umum Drs. Irsad Sakti, SE mewakili Kepala BBPMP dalam sambutannyasaat kunjungan Direktur SD beserta rombongan ke BBPMP Provinsi Sumbar. Rasa gembira sebagian besar pegawai ASN, PPNPN, dan konsultan terlihat dalam menyambut kehadiran bapak Direktur SD yang menyempatkan untuk memberikan penguatan dan arahan kepada seluruh pegawai di lingkungan BBPMP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung penyelesaian tugas dan fungsi lembaga.

Dr. Muhammad Hasbi dalam arahan dan dialog pada pertemuan ini mengucapkan terimakasih atas penerimaan kunjungan Direktur SD dan Tim dihadapan pejabat struktural, pejabat fungsional, staff ASN maupun staf PPNPN dan konsultan BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Disampaikan bahwa tujuan kunjungan ini lebih kepada silaturrahmi dan diskusi tentang peran UPT yang awalnya LPMP bertransformasi menjadi BBPMP atau BPMP, maka tumpuan harapan kepada UPT BBPMP agar dapat bergandengan tangan dengan Kemendikbudristek dalam mengawal implementasi kebijakan merdeka belajar yang sangat experiential. Selanjutnya diharapkan UPT dapat mengawal implementasi merdeka belajar dan memfasilitasi sampai tingkat daerah dan satuan pendidikan. Direktur SD menyampaikan bahwa beberapa dari pegawai telah mengikuti bimtek dan meyakini bahwa saat ini UPT sedang bertransformasi dan berproses internalisasi transfer of knowledge kepada seluruh pegawai sehingga memiliki strategi utama dalam melaksanakan tugas sebagai advokator ditingkat daerah. Direktur SD lebih jauh ingin mendengarkan curah pendapat dari pegawai di lingkungan UPT dalam merespon kebijakan merdeka belajar periode 1 sampai 22, transformasi internal dan penataan SDM. Pandangan, perasaan dan curah pendapat pegawai UPT sangat berarti dan menjadi perhatian oleh pusat dalam menunjang transformasi UPT.

Empat dari perwakilan widyapradadan staff menyampaikan curah pendapat terhadap kebijakan kemendikbud ristek diantaranya: Syarifuddin, Supriyanto, Radius dan Ayu.  Syarifudin menyampaikan perbedaan yang sangat signifikan terkait program fasilitasi sebelum menjadi BBPMP, UPT melakukan fasilitasi ditingkat satuan pendidikan. Setelah perubahan fungsi menjadi BBPMP, berdampak pada UPT dimana sangat sepi pengunjung karena transformasiperan UPT. Dua pertanyaan penting diajukan kepada Direktur SD, 1) bagaimana memaksimalkan kembali asset BBPMP terkait kegiatan fasilitasi yang dapat dilakukan UPT selain advokasi kepada pemerintah daerah, 2) Tips apa yang dapat dilakukan UPT agar advokasi kepada pemerintah daerah berhasil sehingga melahirkan dukungan dalam bentuk perda atau perbup. Pertanyaan yang tidak kalah penting disampaikan oleh Supriyanto kepada Direktur SD tentang 1) tumpang tindih kewenangan antar UPT dalam menjalankan peran, 2) Kondisi UPT di Sumatera Barat yang masih rendah dalam capaianPSP, sedangkan kondisi ini membutuhkan fasilitasi ke tingkat satuan pendidikan, sementara kebijakan bahwa UPT hanya berperan sebagai advokator pemerintah daerah tidak pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, Radius menyampaikan pandangan tentang tinjau ulang kebijakan terkait penutupan SD dan pencabutan dana BOS, karena berdampak pada kebutuhan masyarakat akan keberlangsungan SD bagi masyrakat setempat.

Direktur SD menanggapi positif semua pertanyaan dan pandangan tersebut, terkait pemanfaatan asset BBPMP disarankan agar tahun berikutnya pemanfaatan fasilitas digunakan sebagai home based kegiatan selain hotel. Capaian UPT yang masih rendah, tidak perlu menjadi bahan perbandingan capaian UPT yang satu dengan UPT lainnya, yang terpenting adalah delta UPT saat ini dilihat dari perubahan dari delta tahun sebelumnya ke tahun sekarang mengalami peningkatan dengan membuat program kerja yang menghasilkan delta yang semakin meningkat. Menjawab pertanyaan terkait tumpang tindih kewenangan, Direktur SD menyampaikan perkembangan birokrasi di lingkungan Kemendikbudristek saat ini adalah Entrepreneur Birokrasidengan mengedepankan efektifitas dan efisensi. Efektif mengandung arti dapat membawa hasil dan berhasil guna, sedangkan efisien dapat diartikan tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Jika birokrasi ini yang dikembangkan maka batas-batas antara BBPMP/BPMP dengan BBGP/BGP dan lintas UPT lainnya menjadi tidak begitu penting, yang terpenting adalah setiap UPT mempunyai tujuan yang sama yaitu berkonstribusi terhadap kepentingan murid. Dalam birokrasi modern saat ini kita bisa lebih fokus pada pencapaian tujuan dengan tetap memperhatikan aturan atau batas-batas yang bisa ditoleransi. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar UPT dalam menjalankan peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama.

Mengenai batasan fungsi BBPMP dalam mengadvokasi pemda, bukanlah hal yang baku dan belum ada dasarnya. Pernyataan Direktur SD menjadi penguat SDM UPT agar lebih kreatif dan inovatif dalam membuat program kerja yang memungkinkan BBPMP melakukan fasilitasi satuan pendidikan sepanjang datang ke sekolah untuk kepentingan murid, murid dan murid. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pembagian batasan yang jelas bukan soal siapa yang akan datang ke sekolah, tetapi untuk apa datang ke sekolah. Statemen ini menjawab kewenangan masing-masing UPT dengan memperjelas batasan-batasan BBPMP dan BGP yang nanti akan menjadi pembahasan khusus pada pertemuan Kepala UPT pada akhir Oktober 2022 di Jakarta. Menanggapi pertanyaan terkait penutupan SD dan pencabutan ijin sekolah, Direktur SD menjelaskan tentang penutupan SD adalah kewenangan Dinas pendidikan dilihat dari kemampuan untuk mengoperasional bukan dari jumlah siswa yang kurang. Tidak ada aturan penerima dana BOS jika siswanya kurang dari 60 siswa, sekolah tersebut tetap akan menerima dana BOS sesuai jumlah siswanya. 

Konsultan BBPMP Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan ini menyampaikan pengamatannya bahwa sinergi antar UPT BBPMP dan BGP mulai tampak, duduk bersama dalam berbagai kegiatan seperti rapat periodik PMO dalam rangka membahas capaian PSP, isu yang diselesaikan dan target selanjutnya.  Sinergi dan kolaborasi ini dipandang penting menjadi budaya dalam rangka mendapatkan dukungan berbagai pihak dan akselerasi program prioritas Kemendikbudristek.

Penyambutan Direktur SD dan tim dari Kemendikbudristek berlangsung di Gedung Imam BonjolBalai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan ditutup dengan penyerahan plakat sebagai tanda terimakasih kepada BBPMP yang diserahkan kepada Kabag Umum mewakili Kepala BBPMP. 

Penyusunan bahan kemitraan dan kerjasama berdasarkan profil pendidikan

Padang —, Drs. Irsad Sakti, SE selaku Kabag Umum mewakili Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat dalam sambutan pada acara pembukaan penyusunan bahan kemitraan dan kerjasama berdasarkan profil pendidikan menyampaikan pentingnya BBPMP menyusun bahan kemitraan untuk melanjutkan program advokasi ke daerah terkait PBD.

Selanjutnya Koordinator Pokja Komunikasi dan Kemitraan Pemberdayaan Daerah Dr. Syariffudin, M.Pd. selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 24 orang peserta yang terdiri dari widyaprada dan unsur staf yang dibagi dalam 8 tim. Masing-masing tim dibagi dalam  wilayah kerja yang bertanggung jawab terhadap 2 atau 3 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumbar serta ditambah provinsi. Setiap tim bertanggung jawab  dalam penyusunan materi kemitraan dan kerjasama berdasarkan profil pendidikan

Rencananya kegiatan penyusunan bahan kemitraan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 26-27 September 2022 di aula Imam Bonjol, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Jika membutuhkan waktu tambahan, Pokja Komunikasi dan Kemitraan Pemberdayaan Daerah akan menyiapkan agenda lanjutan dalam rangka penyusunan bahan kemitraan dan kerjasama berdasarkan profil pendidikan. Ini menunjukkan penting dan seriusnya BBPMP sebagai UPT Kemdikbudristek dalam menjalankan komitmen advokasi agar dapat memberikan yang terbaik untuk mutu pendidikan daerah.

Dalam kegiatan tersebut widyaprada (WP) dan tim akan melakukan identifikasi dan refleksi berdasarkan profil pendidikan masing-masing kabupaten/kota. Hasil analisis dan rekomendasi ini akan menjadi bahan presentasi di daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran (APBD) dalam bentuk dukungan dan keberlangsungan program PBD secara berkelanjutan.

Setelah kegiatan PBD ini, tim yang merupakan advokator di wilayah kabupaten/kota akan turun membantu pemda menganalisis profil pendidikannya untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKA di daerah dengan cara menggunakan dan menerapkan konsep Perencanaan Berbasis Data (PBD) berdasarkan profil pendidikan.

Tim fasilitator yaitu Drs. Ariasdi, M.Pd.T dan Herry Herlambang, S.Kom, MT. dari Pokja Data, Perencanaan dan Sistem Penjaminan Mutu serta Supriyanto, S.Pd., MT dari Pokja Komunikasi & Kemitraan Pemberdayaan Daerah, bersama tim penyusun bersama-sama terlibat secara aktif dalam proses penyusunan bahan kemitraan dalam rangka menemukan formulasi yang tepat melalui curah pikiran dan pendapat sebagai wujud sikap kooperatif dan kolaboratif yang tumbuh dan berkembang di lingkungan BBPMP.

Kegiatan ini tak hanya menghasilkan analisis dan rekomendasi yang menjadi acuan pemda tetapi juga menunjukkan gerakan tranformasi UPT Kemdikbudristek yaitu BBPMP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan daerah.  Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada April 2022 telah meluncurkan rangkaian kebijakan Merdeka Belajar episode kesembilan belas yaitu Rapor Pendidikan Indonesia. Sebelumnya satuan pendidikan di Indonesia telah melaksanakan Asesmen Nasional pada tahun 2021, maka kini satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melihat hasil Asesmen Nasional melalui platform Rapor Pendidikan.

Dengan demikian BBPMP Provinsi Sumatera Barat sangat berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM dan menjadikannya kesadaran bersama untuk mewujudkan dukungan daerah.

Yossi Srianita (Konsultan BBPMP Provinsi Sumatera Barat).

Copyright (c) - BBPMP Provinsi Sumatera Barat
Skip to content