Kategori: Internal LPMP Sumbar

Padang, Senin (25/03) dilaksanakan kegiatan Fasilitasi/Konsultasi Bidang Pengawasan Satker Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dalam rangka workshop satuan kerja Kemendikbud menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Pendamping dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud bertempat di Ruang Rapat Gunung Sago LPMP Sumatera Barat. Kegiatan yang diikuti oleh 22 orang anggota Tim WBK LPMP Sumbar ini juga dihadiri mantan Kepala LPMP Sumatera Barat yang baru saja dilantik sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik (PPPPTK BBL) Medan, Drs. Rasoki Lubis, M.Pd.

Dalam kegiatan yang dimoderatori Kabid Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP) LPMP Sumbar, Drs. Wisma Endrimon, M.Pd tersebut, Tim Itjen Kemendikbud Drs. Sudarko, MM (auditor utama) dan Edi Widjaja Kusuma (auditor madya) memberikan arahan dan masukan kepada Tim WBK LPMP Sumbar terkait pelaksanaan ZI-WBK dan persiapan penilaian ZI-WBK oleh Kemenpan RB tahun 2019. Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan program nasional yang harus didukung oleh semua instansi pemerintah termasuk semua satker di lingkungan Kemendikbud, demikian disampaikan Sudarko.

Lebih lanjut, Sudarko menyampaikan bahwa penilaian ZI-WBK Kemendikbud pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu harus ada upaya dari seluruh unsur termasuk satker di lingkungan Kemendikbud untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pencapaian ZI-WBK Kemendikbud, sebagaimana juga himbauan dari Kemenpan-RB agar dalam dua tahun ini Kemendikbud berusaha meningkatkan lagi nilainya melebihi nilai yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya.  Sudarko menambahkan bahwa penurunan nilai ini juga bisa berdampak pada penurunan persentase nilai tujangan kinerja yang telah diterima Kemendikbud.

Rasoki Lubis dalam arahannya menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan LPMP Sumbar dalam persiapan menghadapi penilaian ZI-WBK oleh Kemenpan RB seperti; 1) memastikan semua pejabat eselon dan pengelola keuangan sudah mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) sebelum deadline tanggal 31 Maret 2019, 2) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan website dan media-media informasi online lainnya, 3) disamping dokumen lembar kerja evaluasi (LKE) yang sudah diisi dan dokumen ZI-WBK lainnya, perlu diperhatikan yang sifatnya implementatif seperti merokok hanya di tempat yang sudah disediakan, cara menyambut tamu, cara berkomunikasi dengan tamu, dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut Rasoki Lubis juga menyampaikan informasi bahwa di tahun 2019 seluruh PPPPTK diwajibkan mengikuti penilaian ZI-WBK, demikian juga seluruh LPMP yang sudah ikut ZI-WBK di tahun 2018. LPMP lain yang sudah siap walaupun belum pernah ikut penilaian ZI-WBK juga dihimbau untuk mengikuti penialaian ZI-WBK tahun ini.

Dalam kegiatan fasilitasi/konsultasi ini, Tim WBK LPMP Sumbar mempresentasikan hasil pengisian LKE ZI-WBK LPMP Sumbar tahun 2018 yang disampaikan oleh Kabag Umum Drs. Irsad Sakti, SE.  Peserta mencermati dan memberi tanggapan terhadap hasil pengisian LKE tersebut sehingga bisa diperbaiki dan dilengkapi sesuai kondisi terakhir lembaga maupun mencatat poin-poin dalam LKE yang perlu ditingkatkan. Sudarko dan Edi Widjaja Kusuma, sebagai Tim Pendamping dari Itjen, memberi tanggapan dan masukan terhadap hasil pengisian LKE serta mendorong LPMP Sumbar untuk melakukan evaluasi mandiri secara jujur dan memahami semua yang sudah dibuat dan dilakukan.

LPMP Sumbar bertekad meraih penghargaan ZI-WBK di tahun 2019 ini menyusul satker – satker lain di Kemendikbud yang sudah mencapai ZI-WBK yaitu PPPPTK BOE Malang, LPMP Jawa Tengah, BP-Paud Dikmas Jawa Timur, LPMP Jawa Timur dan BMTI Bandung. Untuk penilaian tahun 2019, LKE PMPRB online diinput paling lambat tanggal 30 April 2019 sedangkan pengajuan WBK dan WBBM paling lambat tanggal 31 Mei 2019. (MW)

Karakter Terbentuk Melalui Keteladanan  – Drs. Burhasman, MM.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Drs.Burhasman.MM pada saat membuka acara kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diselenggarakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, Jumat (1/3/2019).

Selanjutnya disampaikan, salah satu persoalan bangsa saat ini adalah masalah karakter. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa karakter itu adalah moral. Sebenarnya dari segi referensi, karakter dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni moral karakter dan performa karakter. Pendidikan akan membentuk generasi yang pintar dan memiliki nilai sikap yang baik. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Nilai-nilai karakter harus masuk ke dalam setiap sendi kehidupan, ibarat garam dalam sebuah gulai, terasa asinnya walaupun tidak tampak wujudnya. Dengan masuknya nilai karakter, suasana sekolah akan lebih menyenangkan. Peserta didik akan bergairah dalam belajar, anak yang nakal akan berubah menjadi lebih baik. Sementara disisi lain guru-guru pun akan lebih mengerti dengan tugasnya sebagai pengajar, pelatih dan pendidik. Mendesain dan mengelola PPK adalah tugas kita bersama, untuk itu marilah kita samakan frekuensi dalam pencontohan nilai-nilai karakter.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini didatangkan Prof.Dr.Ilza Mayuni,M.Pd (Konsultan PPK Prop. Sumbar), Drs.Rasoki Lubis, M.Pd (Kepala LPMP Sumbar), Agoes Tri Mulyono, Herlinda,M.Hum serta Yusrizal sebagai anggota Tim Asistensi PPK.

• 

• 

• 

Kegiatan dilaksanakan di Aula Engku Syafei LPMP Sumbar dengan peserta yang berasal dari unsur Struktural, Widyaiswara, unsur PTP (Pengembang Teknologi Pendidikan), serta undangan dari perwakilan UPT dilingkungan Kemendikbud yang berada di Propinsi Sumatera Barat, seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Bahasa, Balai Pelestarian Nilai Budaya dan BP PAUD Dikmas.

(Feri Fren)

Tata kelola lembaga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih lemah dan perlu ditingkatkan. Demikian diungkapkan oleh Dr. Sanusi, M.Pd dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Melalui Integritas Jabatan dan Reformasi Birokrasi yang digelar LPMP Sumatera Barat pada hari Kamis (28/02/2019) bertempat di Aula Engku Syafei LPMP Sumatera Barat.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh warga LPMP Sumatera Barat (pejabat struktural, widyaiswara, PTP, staf dan tenaga honorer) ini berlangsung selama satu hari dengan mendatangkan dua orang narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dr. Sanusi, M.Pd (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbud) dan Shapudin, SIP (Kasubbag Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud). Hadir juga sebagai peserta dalam kegiatan tersebut perwakilan masing-masing UPT Kemdikbud Provinsi Sumatera Barat yaitu dari Balai Bahasa, BPNB, BPCB dan BP Paud Dikmas.

Kepala LPMP Sumatera Barat Drs. Rasoki Lubis, M.Pd dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini LPMP Sumatera Barat menargetkan untuk bisa meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). LPMP Sumatera Barat sudah mulai berbenah menuju ZI-WBK sejak tahun 2017 yang lalu.Salah satu komponen penilaian dalam ZI-WBK adalah integritas jabatan, sebagaimana disampaikan Shapudin, SIP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi agar seluruh peserta bisa lebih memahami tugas dan fungsi lembaga, rincian tugas dan uraian jabatan masing-masing serta memahami arah dan tujuan Reformasi Birokrasi. Bagi warga LPMP Sumatera Barat kegiatan ini akan menambah kesiapan dalam menghadapi penilaian ZI-WBK.

Menurut Dr. Sanusi, M.Pd salah satu kesiapan penilaian ZI-WBK adalah budaya integritas. Diantara budaya integritas tersebut adalah pemakaian kartu identitas, pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP), tata tertib berpakaian, dan lain-lain. Sanusi juga mengatakan perlunya dibuat kesepakatan/kesepahaman di lingkungan LPMP Sumbar untuk dapat mencapai ZI-WBK.

 Berdasarkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) LPMP Sumatera Barat tahun 2019 tertanggal 05 Desember 2018, LPMP Sumatera Barat mengawali kegiatan tahun 2019 dengan mengadakan kegiatan Diseminasi Program dan Anggaran LPMP Sumatera Barat Tahun 2019. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 s.d. 26 Februari 2019 bertempat di Gedung Aula Engku Syafei LPMP Sumatera Barat.

Kegiatan diseminasi yang dikemas dalam bentuk workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan anggaran LPMP Sumatera Barat tahun 2019 sekaligus menyinkronkan jadwal kegiatan antar bidang dan bagian di lingkungan LPMP Sumatera Barat. Peserta yang diundang dalam kegiatan ini berasal dari semua unsur yang ada di LPMP Sumatera Barat (Pejabat eselon II, III dan IV, widyaiswara dan PTP, staf yang mewakili setiap seksi dan sub bagian) sebanyak 55 orang dan 8 orang undangan dari 4 UPT Kemdikbud yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Balai Bahasa, Balai Pelestarian Nilai Budaya/BPNB, Balai Pelestarian Cagar Budaya/BPCB dan PAUD Dikmas) dengan jumlah masing-masing 2 orang.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala LPMP Sumatera Barat ini juga menghadirkan narasumber Pusat yaitu dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud. Pada awalnya, narasumber yang direncanakan hadir adalah Drs. Yudistira Wahyu Widiasana, MM selaku Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikdasmen. Tetapi karena ada kegiatan penting yang juga harus dihadiri pada waktu bersamaan, beliau digantikan oleh Jeffry F. Haloho, ST, MM dari Satgas PMP Ditjen Dikdasmen Kemdikbud.

Dalam sambutannya, Kepala LPMP Sumatera Barat Drs. Rasoki Lubis, M.Pd menyampaikan komitmen pimpinan untuk melakukan penjadwalan dan pelaksanaan seluruh kegiatan LPMP Sumatera Barat tahun 2019 dari awal tahun sampai akhir November 2019. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang dilaksanakan di bulan Desember, sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan himbauan dan arahan dari Dirjen Dikdasmen dan Sekjen Kemdikbud. Beliau juga mengatakan bahwa dalam kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 yang diadakan belum lama ini oleh Kemdikbud, Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. juga menyampaikanagar tidak ada lagi kegiatan satker di lingkungan Kemdikbud yang dilaksanakan di bulan Desember 2019, bahkan di bulan November 2019 nanti yang ada hanya kegiatan yang sifatnya internal lembaga/UPT, bukan kegiatan yang mengundang pihak eksternal lembaga.

Peserta dari UPT Kemdikbud lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga diundang dalam kegiatan ini dengan maksud agar ada pemahaman dari UPT-UPT tersebut terhadap program dan kegiatan yang ada di LPMP Sumatera Barat. Diharapkan dengan adanya saling mengetahui dan saling memahami program kerja masing-masing lembaga akan mendorong terjalinnya kerjasama yang lebih baik serta sinergi dalam upaya memajukan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini senada dengan pernyataan Mendikbud agar setiap UPT Kemdikbud di provinsi yang sama, berusaha saling memahami program dan kegiatan masing-masingUPT di provinsi tersebut. (MW)