Sosialisasi Aplikasi Dapodik Bagi Admin Dapodik Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota

BBPMP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik versi 2023 bagi 40 orang perwakilan admin Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Perwakilan peserta yang diundang tersebut terdiri dari 19 orang admin Dapodik jenjang Paud/PKBM/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 19 orang admin Dapodik jenjang SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 orang admin Dapodik jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi dan 1 orang admin Dapodik jenjang SLB Dinas Pendidikan Provinsi.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 9 s.d. 10 September 2022 bertempat di Aula Imam Bonjol BBPMP Provinsi Sumbar dibuka secara resmi oleh Kepala BBPMP Provinsi Sumbar Drs. Mulyatsyah, MM.

Kegiatan ini diadakan untuk menyamakan persepsi admin Dapodik Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota (dalam hal ini diwakili oleh peserta yang hadir) terkait pengisian formulir, prosedur tahapan verifikasi dan validasi data peserta didik, PTK, satuan pendidikan dan nomor induk kependudukan (NIK) serta hal lain terkait penggunaan aplikasi Dapodik versi 2023. Sedangkan yang menjadi narasumber adalah tim admin Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Aplikasi Dapodik versi 2023 merupakan aplikasi terbaru yang diluncurkan Ditjen Paud Dikdas Dikmen Kemdikbudristek pertama kali pada tanggal 16 Juli 2022 dan khusus untuk SMK pada tanggal 22 Juli 2022. Setelah mengalami beberapa pembaruan, aplikasi Dapodik versi 2023.c dirilis pada tanggal 26 Agustus 2022 untuk selanjutnya digunakan oleh seluruh satuan pendidikan.

Seleksi Calon Konsultan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan, BBPMP Sumbar 2022

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi berdasarkan Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.
Dalam upaya mendorong akselerasi pemberdayaan fungsi BBPMP dimaksud, maka diperlukan dukungan tenaga ahli/konsultan, baik untuk advokasi kebijakan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, juga melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia secara Internal. Sehubungan hal tersebut, maka pada Tahun 2022 ini BBPMP Provinsi Sumatera Barat membutuhkan 2 (dua) orang Konsultan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.

Sukseskan Pelaksanaan Asesmen Nasional, LPMP Provinsi Sumbar Gelar Rakor

LPMP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rakor Program Kerja LPMP Sumbar (Rakor ANBK) selama 3 hari dari tanggal 23 s.d. 25 September 2021 di The ZHM Premiere Hotel & Convention Padang (sebelumnya Grand Zuri Hotel Padang). Kegiatan ini bertujuan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Provinsi Sumatera Barat dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, SP. pada Kamis (23/09) malam.

Selain mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumbar, Kepala BP PAUD Dikmas Provinsi Sumbar, Kepala Kawil Kemenag Provinsi Sumbar, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan I-VIII serta Tim ANBK Provinsi dan Kabupaten/Kota, kegiatan ini juga dihadiri Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbud Ristek Jumeri, S.TP., M.Si. Setelah menghadiri kegiatan Rakor, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen pada keesokan harinya (Jumat, 24/09) bersama rombongan melakukan kunjungan ke SMAN 1 Padang Panjang.

Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemdikbud Ristek Jumeri, S.TP., M.Si. beserta Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Gubernur Mahyeldi saat membuka kegiatan mengatakan tujuan dilakukannya pemetaan melalui ANBK ini untuk mengetahui mutu sekolah. Dari hasil ANBK nantinya bisa diambil kebijakan untuk program-program peningkatan mutu bagi sekolah, guru dan siswa.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sebelumnya, Kepala LPMP Provinsi Sumbar Dr. Ir. Sofian Asmirza S., M.Sc. dalam sambutannya juga menyatakan kegiatan ANBK bertujuan untuk memetakan mutu agar dapat mengimplikasikan kebijakan yang tepat bagi sekolah ke depannya. Menurut Kepala LPMP, sebelum Rakor ini dilaksanakan, sudah dilakukan juga kegiatan koordinasi persiapan dan tindak lanjut asesmen.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen menegaskan untuk peningkatan SDM yang berkelanjutan butuh saling bekerjasama. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kemdikbud Ristek sudah menyiapkan Satgas Pemulihan Pembelajaran di masa pandemi yang bertujuan untuk melakukan langkah perbaikan. Dari hasil pemetaan, diharapkan bisa terpetakan apa yang dibutuhkan sekolah.

Peserta Kegiatan

Selama kegiatan berlangsung, seluruh panitia dan peserta menerapkan protokol kesehatan. Saat registrasi peserta di hari pertama kegiatan juga dilakukan rapid test antigen.  Kegiatan ditutup secara resmi pada Minggu (25/09) dan diakhiri dengan foto bersama.

Koordinasi Persiapan Pendampingan Kebijakan Kemdikbud

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan/peraturan terkait bidang pendidikan pada tahun 2021. Kebijakan/peraturan ini diterbitkan sebagaiupaya peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah terutama pada masa pandemi COVID 19. Seluruh kebijakan Pemerintah Pusat ini implementasinya dilakukan oleh Pemerintah Daerah,  baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,  sebagai pemegang kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah sehingga diharapkan akan ada pemahaman yang sama untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan/peraturan tersebut. Dengan alas an tersebut, LPMP Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Persiapan Pendampingan Kebijakan Kemdikbud selama 2 hari dari tanggal 23 s.d. 24 April 2021 yang lalu di Aula Engku Syafei LPMP Provinsi Sumbar.

Kegiatan ini mengundang 65 orang pengawas sekolah jenjang SD dan SMP dari 11 kabupaten/kota serta pengawas sekolah jenjang SMA dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumbar. Menurut salah seorang panitia kegiatan, untuk jenjang SD dan SMP di 8 kabupaten/kota lainnya yang tidak diundang dalam kegiatan ini berada dibawah koordinasi BP Paud Dikmas Provinsi Sumbar.

Diantara kebijakan/peraturan yang dibahas dalam kegiatan ini adalah terkait persiapan pembelajaran secara tatap muka serta persiapan vaksinasi bagi PTK (pendidik dan tenaga kependidikan), implementasi kurikulum dalam kondisi khusus, kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kebijakan DAK Fisik (dana alokasi khusus), ketentuan seragam sesuai keputusan bersama 3 menteri (Mendikbud, Mendagri dan Menag), peniadaan UN dan ujian kesetaraan, dan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Paparan materi disampaikan dalam bentuk panel serta diikuti dengan tanyajawab dan diskusi oleh peserta kegiatan. Narasumber kegiatan berasal dari internal LPMP Provinsi Sumbar yaitu Kepala LPMP Provinsi Sumbar Dr. Ir. Sofian Asmirza S., M.Sc, widyaprada Dra. Nellis, M.Pd dan Sri Yulianti, M.Pd. serta dari pihak eksternal yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Drs.Riswandi, M.Pd dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Suhendri, S.Pd, M.Si.

Dikarenakan Kepala LPMP ProvinsiSumbar yang dijadwalkan membuka kegiatan berhalangan hadir, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh penanggung jawab kegiatan Dra. Nellis, M.Pd.

Copyright (c) - BBPMP Provinsi Sumatera Barat
Skip to content