Kategori: Uncategorized

Painan (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), menjadikan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar sebagai miniatur kurikulum merdeka belajar secara nasional.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar Muslihuddin mengatakan Pronasa sejalan dengan pokok pikiran kurimulum merdeka belajar yang tak hanya bertumpu pada guru, tapi mampu membentuk ekosistem pendidikan.

“Nah, di Pronasa itu sudah terbentuk. Ada Wali Nagari (kepala desa), camat” ungkap Muslihuddin ketika beraudiensi dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di Painan.

Audiensi turut dihadiri Kepala Urusan ULT dan PPID Chitra Puspita, Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) PSP Irawati, Kapokja Transformasi Digital Surya Marlina dan Konsultan Yosi Srianita.

Selain itu Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen, Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin dan Kepala Bidang Sekolah Dasar Lendra.

Ia melanjutkan keberadaan Pronasa adalah salah satu bukti kuatnya komitmen Pesisir Selatan membangun kualitas pendidikan, khususnya transformasi dalam koridor kurikulum merdeka belajar.

Bahkan Pronasa telah memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), sehingga layak dijadikan sebagai model pengembangan kurikulum merdeka merdeka belajar secara nasional.

Namun yang tak kalah pentingnya dalam Pronasa adalah terbentuknya profil Pelajar Pancasila di dalamnya. Karena itu kata dia Kementerian Pendidikan siap berkolaborasi dengan Pesisir Selatan.

“Model pengembangan pendidikan seperti ini sebenarnya yang kami mau,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan mendukung kirikulum merdeka belajar, kelahiran Pronasa beranjak dari kegelisahan akan masa depan generasi penerus bangsa di tengah era globalisasi.

Apalagi pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tapi mesti jadi perhatian semua pihak, sehingga perlu terobosan agar cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan tercapai optimal.

“Pronasa juga mengadopsi pola pendidikan surau yang melibatkan banyak pihak. Ada prinsip gotong royong di sana. Negara ini berdiri karena semangat gotong-royong semua pejuang,” papar bupati.

Menurut bupati dengan keterlibatan semua pihak dampak negatif derasnya arus masuk globalisasi dapat diminimalisir sedemikian rupa, sehingga tidak menggerus nilai-nilai luhur dan pekerti generasi penerus.

Lebih dari itu pemerintah kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan pendidikan isu utama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita mesti siapkan pondasinya sejak dini, sehingga kelak mereka tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri,” tegas bupati.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi meluncurkan Pronasa pada awal Mei tahun ini, sebagai jawaban akan lahirnya generasi penerus bangsa, sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045.

PAINAN – Program sekolah penggerak di Kabupaten Pesisir Selatan harus terlaksana dengan baik, sehingga mampu menggenjot mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen ketika menghadiri Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak Kabupaten Pesisir Selatan bertempat di Hotel Saga Murni Sago, Senin (19/6).

Kegiatan itu dihadiri Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, Kepala Bapedalitbang, Hadi Susilo dan undangan lainnya.

Dikatakan Ermizen, program sekolah penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi itu hendaknya benar-benar berjalan efektif.

Kemudian semua komponen pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendukung program sekolah penggerak tersebut.

Sementara itu Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berpihak pada perkembangan pendidikan yang dibuktikan dengan keberpihakan pada anggaran yang terus meningkat, bahkan dengan alokasi yang cukup besar.

Disebutkan, pihaknya juga terus memacu kemampuan tenaga pendidik. Dalam hal ini, tenaga pendidik juga dituntut mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang memihak pada anak, sesuai transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka belajar.

Negara berharap tenaga pendidikan berhasil mencetak generasi bangsa yang beriman, cakap dengan potensi dan kemampuannya, kreatif, mandiri dan yang paling penting adalah bertanggung jawab.

Guna mewujudkan kompetensi tenaga pendidik yang terampil, pemerintah kabupaten juga membentuk komunitas guru belajar dan guru menulis, bahkan semangat belajar guru di Pesisir Selatan kedua tertinggi di Sumatera Barat, setelah Kota Padang.

“Insya Allah, generasi emas Pesisir Selatan dapat tumbuh dan berkembang sesuai cita-cita daerah Kabupaten Pesisir Selatan pendidikan yang berkualitas, Religius dan berdaya saing,” sebutnya. (son)

Kamis (25/05/2023) Dr. Sutanto, S.H., M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas & Dikmen, Kemendikbudristek melanjutkan kegiatan Mentor UPT di BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Pada Kegiatan hari ke-empat di Sumatera Barat, .beliau melakukan kunjungan ke ruangan Pokja-pokja dan ULT untuk memberikan arahan dan mentoring langsung ke seluruh pegawai BBPMP Provinsi Sumatera Barat.

Kunjungan pertama adalah ke Unit Layanan Terpadu (ULT), selanjutnya ke Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan. Pada pokja ini beliau memberikan motivasi perlunya menguasai peraturan berkenaan dengan Dana BOSP. Ada 3 hal yang mesti dikuasai yaitu Permendikbud tentang pengelolaan dana BOSP, Peraturan Menteri Keuangan dan dan Peraturan kemendagri tentang penyaluran dana BOSP. Pada kesempatan tersebut Sesditjen juga berdialog dengan Tim Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan, Dra. Nellis, M.Pd selaku Ketua Satgas Pendampingan Dana Transfer Daerah menjelaskan Tim Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan telah melakukan monitoring atau pemantauan penyaluran dana BOSP di Provinsi Sumatera Barat, dan tidak menerima laporan berkenaan sekolah yang tidak mendapatkan dana BOSP.

Di ruang Pokja Data, Perencanaan, dan Penjaminan Mutu, Sesditjen menyampaikan pentingnya menjaga kualitas data Dapodik yang valid, perlu dilakukan verval data di satuan pendidikan minimal setiap semester dengan cara membandingkan data di aplikasi Dapodik dengan data riil di satuan Pendidikan, baik dari sisi peserta didik, PTK, sarana prasarana, dan sebagainya. Dari data sampel bias diolah dan hasilnya dijadikan rekomendasi ke dinas pendidikan untuk ditindaklanjuti. Sesditjen juga menekankan maksimalkan kegiatan di Pokja 3 untuk mengejar daya serap, koordinasi dengan tim Dapodik dan ARKAS Kemdikbudristek. Untuk Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Satuan Pendidikan, diharapkan Pokja 3 mampu mendampingi dan berbagi dengan satuan pendidikan dalam membuat perencanaan sekolah dari profil pendidikan, menyusun RKAS dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam PBD.
Mentoring pada hari ke-empat ini di tutup dengan pemberian mentoring one to one kepada Koordinator-Koordinator Pokja di BBPMP Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula Engku Syafi’i BBPMP Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang 140 peserta yang terdiri dari Ketua dan Pengurus DPW FK PKBM Provinsi Sumatera Barat 6 orang, 40 orang Pamong SKB, dan 94 orang tutor PKBM se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat Dr. Muslihuddin, M.Pd. pada Rabu (24/05). Dalam arahannya beliau menyampaikan “Kurikulum merdeka merupakan salah satu kebijakan prioritas Kemendikbudristek yang pengimplementasiannya tidak hanya dilakukan di sekolah formal namun juga diimplementasikan di satuan pendidikan kesetaraan”. Pada kesempatan tersebut, Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat meminta Pokja 2 sebagai penyelenggara kegiatan untuk menindaklanjuti pasca bimtek dengan melakukan pendampingan ke lapangan. Beliau juga berharap agar SKB dan PKBM di Sumatera Barat dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pendampingan dan penguatan pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka bagi SKB dan PKBM se-Sumatera Barat.
2. Memberikan wawasan terkait karakteristik Kurikulum Merdeka pada pendidikan kesetaraan
3. Memberikan pendampingan dalam pemanfaatan PMM serta strategi peningkatan aktivitas satuan pendidikan dan guru dalam PMM
4. Menghasilkan rencana tindak lanjut.

Diharapkan kegiatan Bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran paradigma baru kurikulum merdeka pada pendidikan kesetaraan serta meningkatkan pemanfaatan PMM oleh SKB dan PKBM.